Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN KECAMATAN CILODONG

Unsur-unsur organisasi tersebut di atas dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana  tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kota Depok No. 08 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

  1. Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam membina,  mengawasi, mengkoordinasikan  serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Cilodong yang meliputi bidang ketatausahaan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan, ketertiban dan ketentraman serta mengendalikan penggunaan anggaran Kecamatan.
  2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan  tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat.
  4. Seksi Pemerintahan  mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan umum.
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban masyarakat adalah melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional  bertanggung jawab kepada Camat.

FUNGSI PEMERINTAHAN KECAMATAN CILODONG

  • CAMAT mempunyai fungsi
  1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya ;
  2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya ;
  3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ;
  4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya ;
  5. Pengkoordinasian  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
  6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan;
  7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan sesuai dengan kelurahannya.

 

  • SEKRETARIS CAMAT mempunyai fungsi
  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat yang mengacu pada Renstra Kecamatan,
  2. Pengkorodinasian penyusunan   rencana  kerja tahunan Kecamatan ;
  3. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum ;
  4. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) Kecamatan ;
  5. Pengkoordinasian administrasi kegiatan seksi ;
  6. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kecamatan,
  7. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Kecamatan,
  8. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan.
  9. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kecamatan dan Kelurahan.
  10. Penyiapan bahan koordinasi dari masing – masing unsur organisasi dilingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan dan kelurahan, dan
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Camat.

 

  • Fungsi Seksi PEMERINTAHAN
  1. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
  2. Pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi  vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satua kerja perangkat daerah dan instansi  vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
  4. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum ;
  5. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Walikota ;
  6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi , penginventarisan permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
  7. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan seksi;
  8. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan ;
  9. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  10. Penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan;
  11. Pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
  12. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, imigrasi;
  13. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  14. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamata ;
  15. Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan ;
  16. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi, dan
  17. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

 

  • Fungsi Seksi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  1. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan ;
  2. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
  3. Pelaksanaan administrasi pelayanan penertiban rekomendasi, ijin dan pelayanan sesuai batas kewenangan yang telah mendapat pelimpahan dari Walikota ;
  4. Pelaksanaan fasilitas pengembangan pertanian, peternakan, perbankan, koperasi dan UMKM ;
  5. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta ;
  6. Pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan;
  7. Pelaksanaan tugas–tugas dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
  8. Penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  9. Pelaksanaan percepatan standar pelayanan minimal (SPM) dan indeks pembangunan manusia (IPM) diwilayahnya ;
  10. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan ;
  11. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;
  12. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota ;
  13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, dan
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  • Fungsi Pokok Seksi KETENTRAMAN dan KETERTIBAN
  1. Pengkoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan ;
  2. Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;
  3. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan kepada Pimpinan ;
  4. Pengkorodinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang oenegakan peraturan perundang – undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  5. Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota ;
  6. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
  7. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi ;
  8. Penyiapan bahan kegiatan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
  9. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  10. Pelaksanaan pengawasan,  perijinan yang menjadi kewenangan Kecamatan ;
  11. Pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
  12. Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor ;
  13. Mempersiapkan dan menyusun potensi hansip / Linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana ;
  14. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional ;
  15. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan  Walikota  dan peraturan perundang – undangan lainnya ;
  16. Pelaksanaan  pembinaan  dan pengawasan keamanan swakarsa ;
  17. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan petunjuk dan keramaian kampung bekerjasama dengan Seksi Ketentraman dan ketertiban sekelurahan setempat ;
  18. Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah ;
  19. Pendayagunaan satuan – satuan Hansip/Linmas di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya ;
  20. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
  21. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi dan
  22. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

 

  • Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional
  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan  Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
  2. Kelompok Jabatan Funsgional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Camat.